Thursday, September 20, 2018

Tujuan Demokrasi Terpimpin di Indonesia

                 Berbagai hal yang menjadi latar belakang munculnya demokrasi terpimpin di Indonesia juga menjadi fokus tujuan dari pelaksanaan demokrasi terpimpin itu sendiri. Demokrasi terpimpin yang dikonsep oleh Ir. Soekarno ialah suatu sistem demokrasi yang seluruh pengambilan keputusan, pemikiran atas permasalahan negara dan perancangan kebijakan publik memiliki pusat pengaturan tertinggi yaitu presiden selaku pemimpin negara, yang kala itu dijabat oleh Ir. Soekarno. Konsep ini dipaparkan oleh beliau pertama kali pada 10 November 1956. Idealnya, dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin terjadi perbaikan negara dapat terjadi secara berangsur-angsur selama pelaksanaannya sesuai dengan tujuan mulianya. Di bawah ini merupakan tujuan demokrasi terpimpin di Indonesia yang berusaha dicapai dalam rentang waktu 1959 hingga tahun 1966:
1. Mengembalikan Stabilitas Politik Nasional
Image result for Mengembalikan Stabilitas Politik Nasional
                   Minimnya kestabilan politik nasional pada masa demokrasi parlementer menjadikan demokrasi terpimpin memiliki fokus utama untuk mengembalikan stabilitas politik nasional. Selama demokrasi parlementer, muncul banyak pemberontakan suatu golongan tertentu dan terganggunya kegiatan ekonomi serta tersendatnya pencapaian tujuan pembangunan di indonesia. Semua hal tersebut tidak lain disebabkan oleh tidak stabilnya kondisi dunia perpolitikan di Indonesia.
Dalam usahanya mengembalikan stabilitas politik nasional, Ir. Soekarno selaku presiden masa itu yang telah mengesahkan pelaksanaan demokrasi terpimpin mulai melancarkan usahanya dengan berbagai cara. Cara yang paling mencolok ialah dengan menjadikan dirinya sebagai pusat dari segala keputusan yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara Indonesia. Terdapat beberapa pembaharuan di bidang politik yang dilakukan selama masa demokrasi terpimpin, di antaranya yaitu:
Image result for kedudukan presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan bersifat mutlak dalam penyelenggaraan negara.
  • Menjadikan kedudukan presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan bersifat mutlak dalam penyelenggaraan negara.
  • Image result for Membentuk MPRS

  • Membentuk MPRS (MPR Sementara) untuk membantu pemerintah dalam hal penyelenggaraan negara Indonesia.
  • Mengeluarkan ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 mengenai pengangkatan pemimpin besar revolusi Indonesia Ir. Sukarno sebagai presiden RI seumur hidup.
  • Image result for Penemuan Kembali Revolusi Kita
  • Menjadikan pidato presiden dengan judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” sebagai Garis Besar Haluan Negara. Hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945.
  • Related image
  • Membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 karena DPR menolak RAPBN Indonesia yang diajukan oleh Presiden Soekarno.
  • Memasyarakatkan ajaran nasionalis, agama, dan komunis di tengah masyarakat untuk menghilangkan kesenjangan antar ideologi di Indonesia.
  • Menjadikan pers sebagai alat pemerintah dalam hal penyiaran dan diatur di bawah departemen penerangan Republik Indonesia
  • Melakukan perjuangan pembebasan Irian Barat dari Belanda. Ini merupakan kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam rangka mengembalikan Irian ke wilayah Indonesia.
  • Image result for NEFO (New Emerging Forces)
  • Bergabung dengan organisasi revolusioner yang beranggotakan negara-negara baru berhaluan komunis yaitu NEFO (New Emerging Forces)
  • Memberi doktrin politik mercusuar, yaitu doktrin politik yang menganggap negara sendiri ialah negara paling baik dan hebat di dunia.
  • Membuat poros politik Jakarta-Peking yang dimaksudkan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme barat.
  • Image result for pbb
  • Mengundurkan diri dari keanggotaan PBB karena adanya konflik luar negeri dengan negara tetangga yaitu Malaysia.
2. Menghilangkan Sisa-Sisa Warisan Demokrasi Parlementer
Pada masa demokrasi parlementer, banyak terjadi hal-hal yang menjadikan rakyat tidak nyaman. Begitupun halnya dengan Bung Karno. Sistem multipartai dalam demokrasi parlementer menjadikan konflik di antara partai yang berkuasa dan hal tersebut mengganggu stabilitas nasional dalam berbagai bidang. Sekali partai-partai ini berkonflik, maka sulit sekali untuk mendamaikan partai-partai yang berselisih. Munculnya dekret presiden pada 5 Juli 1959 disambut baik oleh seluruh rakyat Indonesia yang telah lama mendambakan stabilitas politik yang goyah di masa demokrasi parlementer. Sama halnya dengan rakyat, mahkamah agung juga memberikan pengakuan dan mendukung pelaksanaan dekret presiden. Demokrasi terpimpin muncul untuk menggantikan sistem multipartai dari demokrasi parlementer menjadi sistem kekuasaan penuh di tangan presiden.
Dengan memegang kekuasaan penuh, presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, suatu hal yang bertolak belakang dengan sistem demokrasi parlementer dimana presiden hanyalah kepala negara yang hanya berurusan pada urusan protokoler negara Indonesia. Pada masa demokrasi parlementer, sektor militer tidak memiliki kuasa di bidang politik. Namun setelah diberlakukannya demokrasi terpimpin, pejabat-pejabat dari sektor militer memiliki peluang untuk bergabung di dalam dunia politik. Hal ini merupakan salah satu ciri ciri demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin memang tidak lagi dilaksanakan di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena banyaknya penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin terhadap pancasila. Namun kemunculannya dikarenakan niat baik dari presiden pertama RI, yaitu Ir. Soekarno untuk menjadikan kembali perdamaian dan ketertiban di tengah masyarakat. Namun memang kenyataan tidak selalu seindah cita-cita mulia. Dengan mempelajari sejarah demokrasi di Indonesia ini, kita dapat lebih bijaksana dalam menyikapi alam demokrasi di sekitar kita saat ini.

No comments:

Post a Comment