Peristiwa 30 September 1965 menjadi titik awal bagi keruntuhan Soekarno dari panggung politik Indonesia. Peristiwa ini masih menyimpan misteri tentang pelaku dan pihak sebenarnya yang harus bertanggung jawab, namun titik awal inilah yang kemudian menghasilkan berbagai persepsi dan hasil studi menyangkut jatuhnya Presiden Soekarno sepanjang periode 1965-1967. Turunnya Soekarno dari kursi kepresidenan melahirkan suatu pemerintahan baru yang memiliki semangat untuk menegakkan Pancasila dan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tekad inilah yang disebut sebagai Orde Baru dan melahirkan kepemimpinan baru yaitu Soeharto.
Orde Baru yang lahir dalam situasi ketidakstabilan politik, ekonomi dan hukum di tanah air yang diakibatkan oleh G30-S/PKI yang berdampak pada kekacauan dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hancurnya perekonomian negara Indonesia pada saat itu disebabkan tingginya tingkat angka inflasi, sehingga rakyat mengalami kesusahan untuk mendapatkan kebutuhan untuk hidup mereka keseharian.
Dari keadaan perekonomian negara yang tidak stabil inilah, Orde Baru atau era pemerintahan nasional baru yang dimulai dengan kepemimpinan Soeharto melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1966. Orde Baru dengan pemerintahan baru telah mengkonsepsikan dirinya sebagai koreksi total terhadap pemerintahan Orde Lama yang lebih cenderung berpihak kepada kalangan kiri (Komunis). Sebagai koreksi total terhadap pembangunan yang telah dipraktikkan oleh Orde Lama, pilihan Orde Baru adalah pembangunan yang berorientasi kepada modernisasi sebagai pilihan strategis yang memiliki dua pengaruh[53]:
1. Pemerintah Orde Baru dengan demikian memiliki basis “ideologi” kuat yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak, sehingga dapat menarik dukungan serta partisipasi politik.
2. Dukungan dan partisipasi politik rakyat pada giliran berikutnya mendukung kelangsungan proses pembangunan sekaligus mengukuhkan posisi pemerintahan Orde Baru itu sendiri.
Koreksi total Orde Baru terhadap segala penyelewengan yang terjadi pada masa Orde Lama, adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk mempercepat proses pembangunan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD’45. Hal ini bertolak belakang dengan konsep pemerintahan pada masa Orde Lama, jika pada masa Orde Lama pembangunan ditekankan pada bidang politik, maka pada masa Orde Baru mengubahnya menjadi pembangunan pada bidang ekonomi. Orde Baru selalu mengusung jargon “politik no” dan “ekonomi yes” yang sangat lantang disuarakan pada masa-masa awal Orde Baru. Pada masa itu para pendukung Orde Baru malah menciptakan pemikiran-pemikiran tandingan seperti ide-ide pragmatik, deideologisasi, deparpolisasi, berorientasi pada program pembangunan[54].
Sejarah keterlibatan militer dalam politik diawali pada akhir pemerintahan Soekarno dan semakin begitu mendominasi kehidupan politik ketika Soeharto mengambil alih pemerintahan yang kemudian berlangsung selama 32 tahun. Orde Baru tampil dengan mengedepankan dominasi militer dalam kehidupan politik yang berimplikasi terhadap reperesivitas dan berbagai bentuk kekerasan politik lainnya. Suasana politik yang represif dimana suara kritis dibungkam, peran dan fungsi lembaga - lembaga politik tidak berjalan dengan semestinya serta hukum yang dijalankan berdasarkan like or dislike, telah menjadi prototipe bagi perjalanan pemerintahan Orde Baru yang militeristik. Richard Tanter, seorang Pengamat politik militer dari AS, menilai bahwa Indonesia dibawah Soeharto telah menjadi negara intel.
Kehancuran sistem Demokrasi Terpimpin yang terjadi setelah bencana yang menyertai percobaan kudeta di tahun 1965 – diikuti oleh tersingkirnya PKI dan jatuhnya Soekarno – telah menempatkan Angkatan Darat sebagai kekuatan politik yang dominan[55]. Melalui ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966, pada masa permulaan Orba dengan tandas meletakkan posisi ABRI pada “kedudukan ABRI adalah sebagai alat revolusi dan alat negara yang dalam pelaksanaannya menggunakan sistem persenjataan fisik teknologis dan sistem persenjataan sosial politik[56].
Pada awal berdirinya rezim Orde Baru ini, TNI telah memainkan peran yang sangat dominan, bahkan rezim ini menurut sebagian pengamat politik Barat sebagai rezim diktator militer Perwira-perwira tinggi militer khususnya AD (Angkatan Darat) telah menjabat posisi kunci di kabinet dan pada level atas birokrasi, dan telah dialokasikan 20% untuk kursi jabatan di DPR. Golkar pada masa Orde Baru diposisikan sebagai partai pemerintah, oleh karena itu Golkar memiliki dua sokoguru yang kuat, yaitu Angkatan Bersenjata (kelompok pendukung utama) mempunyai misi untuk menjamin kemenangan Golkar. Alasannya adalah, bahwa hanyalah melalui kemenangan Golkar stabilitas politik dan Pancasila bisa dipertahankan. Sedangkan kekuatan kedua adalah birokrasi. Semua pegawai negeri sipil adalah anggota organisasi yang disebut Korpri (Korp pegawai republik Indonesia) dengan garis hirarkisnya turun sampai ke tingkat desa untuk menjamin kemenangan Golkar.
Orde Baru yang ditulang punggungi oleh militer amatlah traumatis dengan disintegrasi nasional dan stabilitas politik yang dapat menghambat rencana pemerintah untuk menjalankan pembangunan ekonomi. Lebih jauh lagi Orde Baru melakukan penekanan dan pembatasan secara luas partisipasi politik rakyat secara langsung. Kooptasi negara terhadap berbagai kekuatan masyarakat, serta berbagai regulasi ekonomi dan politik pada masa Orde Baru juga dilakukan melalui intimidasi dan kebijakan politik represif kelompok militer, yang berlindung dibalik jargon stabilitas dan keamanan nasional. Pada masa Orde Baru juga aktualisasi politik masyarakat telah ditekan di bawah bayang-bayang kekuasaan militer yang sangat besar, terutama melalui praktek intelijen. Dalam kerangka ini, Tante kemudian menyebutkan Orde Baru sebagai pemerintahan yang menjalankan model “negara militer rente”
No comments:
Post a Comment