Pada masa-masa setelah Dekrit Preseiden 5 Juli 1959 iniah keterlibatan militer beserta wakil-wakilnya dalam politik dan lembaga politik meluas dengan cepat. Saat Soekarno mengumumkan Kabinet Kerja pada 10 Juli 1959, sepertiga menteri berasal dari militer, dimana duduk delapan perwira ABRI. Dalam kehidupan politik Indonesia peran Tentara Nasional Indonesia melalui Mayor Jenderal A. H. Nasution sebagai KSAD, menitik beratkan tindakannya untuk mengurangi dan bahkan untuk menghilangkan kerapuhan politis yang merupakan kelemahan paling fundamentil yang ada pada TNI. Jenderal Nasution menitik beratkan usahanya untuk mendapatkan legitimacy atau “dasar hukum” bagi TNI untuk melakukan peranan-peranan non-militer, dalam hal ini peranan politik yang selama ini belum dimiliki TNI.
Hal ini kemudian mulai terakomodir ketika peran Nasution dalam memuluskan jalan agi terciptanya demokrasi terpimpin oleh Soekarno nampak jelas terlihat. Pada masa demokrasi terpimpin begitu besar peranan Soekarno dan Nasution dalam memilih anggotaa kainet baru, terutama tindakan Nasution dalam menerapkan idea middle way-nya ditingkat atas. Beberapa perwira militer berhasil diangkat menjadi menteri. Walaupun Soekarno dengan baik dapat memasukan beberapa menteri sayap kiri (pro komunis), tetapi Nasution berhasil mencegah masuknya PKI ke dalam formasi kabinet dan programnya banyak dipenuhi.
Usaha TNI dalam rangka strategi politiknya yang difokuskan pada pengembangan dan peningkatan peranan golongan fungsional untuk melayani politik Presiden Soekarno serta menandingi peranan partai-partai politik dengan fokus untuk menghadapi PKI mempunyai tujuan utama untuk memperkokoh legitimasi yang goyah bersama dengan dicabutnya S. O. B (Staat Van Oorlog en Belelg) sebagai pemberlakuan darurat perang yang membolehkan TNI mengambil tindakan apapun dan bagaimanapun ancamannya. Jika sebelumnya legitimasi peranan politik bersandar pada SOB, sedang statusnya sebagai kekuatan politik golongan fungsional waktu itu hanya diapaki sebagi reserve dalam kehidupan politik, maka pada masa sesudah dihapusnya SOB TNI menggunakan status golongan fungsional sebagai landasan utamka partisipasi politiknya. Usaha strategi TNI dengan pimpinan jenderal Nasution telah merintis peranan politik golongan fungsional sejak tahun 1958-1959 dan kini yang menjadi pusat perhatian TNI yaitu mengembangkan serta meningkatkan posisi dan organisasi golongan fungsional sehingga perannya akan mampu menandingi peranan partai politik, terutama PKI.
Walaupun sebenarnya sepak terjang militer dalam bidang non - hankam telah nyata sejak awal berdirinya republik Indonesia, namun keterlibatan militer dalam politik baru mendapat pengakuan secara resmi ketika presiden Soekarno membentuk Dewan nasional pada 6 Mei 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 7/1957,101 setelah peranan partai- partai politik dilumpuhkan (dengan pengecualian PKI) dan Undang-Undang Darurat diberlakukan (Staat Van Oorlog en Beleg: SOB), yaitu peraturan negara dalam keadaan darurat perang. Tujuan dibentuknya Dewan Nasional sebagai upaya Angkatan Darat untuk mengambil alih dan mengembangkan ide perwakilan fungsional dan menganjurkan supaya UUD 1945 diberlakukan kembali. Cara tersebut membuka jalan bagi Demokrasi Terpimpin sebagai alternatif kongkret terhadap pemerintahan konstitusional yang sedang diusahakan konstituante.
Untuk memperjelas kedudukannya dalam Dewan nasional, Nasution melakukan ceramah pada ulang tahun Akademi Militer Nasional di Magelang tanggal 12 November 1958 yang dinamakan the army’s middle way. Tujuan Nasution melakukan pidato agar kedudukan tentara yan statusnya sebagai golongan fungsional menjadi jelas, yaitu membolehkan keikutsertaan militer dalam pemerintahan dengan atau tanpa Undang- Undang Darurat Bahaya Perang (SOB)
Konsepsi Presiden dan Nasution yang menginginkan memasukkan sebagai golongan fungsional dibahas dalam Dewan Nasional. Dalam banyak pembahasan didapati bahwa konsepsi-konsepsi tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan Undang Undang Dasar Sementara, oleh karena itu diusulkanlah agar UUD 1945 diberlakukan kembali. Usulan tersebut kemudian diusulkan kepada Konstituante, namun dalam perdebatan- perdebatan yang terjadi pada sidang-sidang konstituante ternyata usulan tersebut mengalami jalan buntu. Kebuntuan yang menimpa konstituante menyebabkan sistem ketatanegaraan dinyatakan berada dalam keadaan bahaya.
Untuk mengatasi hal itu Presiden Soekarno dengan dukungan penuh TNI mengeluarkan Dekrit untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan diberlakukannya kembali UUD 1945, maka peranan TNI sebagai golongan fungsional atau kekuatan sosial politik memperoleh legitimasi konstitusional.
2. Dampak dari masuknya militer dalam percaturan politik Indonesia
a. Konflik TNI dan PKI
Seperti yang dijelaskan diatas bahwa Era Demokrasi Terpimpin merupakan titik awal dari meluasnya peranan militer di dalam sistem politik Indonesia. Keterlibatan militer beserta wakil-wakilnya dalam politik dan lembaga politik meluas dengan cepat. Saat Soekarno mengumumkan Kabinet Kerja pada 10 Juli 1959 sepertiga menteri berasal dari militer, di mana duduk delapan perwira ABRI. Nasution sendiri menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus tetap menjabat Kepala Staff Angkatan Darat. Juga, ketika Soekarno mengumumkan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, pada 1960, 35 dari 283 anggotanya adalah anggota militer aktif.
Dengan adanya doktrin Nasakom, keberadaan PKI sulit diganggu gugat. Sejak 1957, Soekarno telah menyatakan bahwa PKI tidak dapat dikesampingkan karena telah terbukti menjadi partai politik yang memperoleh banyak dukungan dalam Pemilu 1955. Posisi PKI semakin menguat dengan dibentuknya Front Nasional sebagai salah satu bentuk pelaksanaan konsepsi Presiden. Peran PKI juga dapat dilihat dari kedudukan D.N. Aidit memimpin Panitia Kerja DPA yang merumuskan GBHN berdasarkan pidato Presiden berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita” pada 17 Agustus 1959. Posisi itu menurut Notosusanto berhasil dimanfaatkan untuk memasukkan tesis PKI “Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia (MIRI)” yang dirumuskan pada 1957 menjadi bagian dari doktrin Manipol.
PKI yang sebelumnya tidak pernah berhasil masuk dalam kabinet pemerintahan, akhirnya dalam Kabinet Dwikora yang dibentuk pada 27 Agustus 1964 berhasil mendudukkan beberapa tokohnya dalam jajaran menteri koordinator dan menteri. Walaupun demikian, PKI pada saat itu tidak banyak terlibat memikul tanggungjawab kebijakan pemerintah, terutama di bidang ekonomi yang semakin merosot. Di sisi lain, PKI sering memprakarsai kebijakan yang banyak disetujui oleh Presiden Soekarno, yang pada saat itu sudah mulai kehabisan gagasan.
Konflik politik saat itu terjadi terutama antara PKI dengan TNI AD dan kekuatan lain yang berseberangan dengan PKI. Pada 1960, PKI menuduh TNI AD tidak bersungguh-sungguh dalam menumpas pemberontakan PRRI/Permesta. Selain itu, PKI melakukan kekacauan di tiga daerah, yaitu di Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, yang dikenal dengan nama “Peristiwa Tiga Selatan”. Atas peristiwa tersebut, TNI AD menghentikan dan membekukan kegiatan PKI di beberapa daerah, serta menangkap dan memeriksa pimpinan PKI di daerah-daerah tersebut.
Pimpinan TNI AD menyampaikan masukan kepada Presiden untuk tidak terlalu mempercayai PKI. TNI AD selalu berupaya menghalang-halangi masuknya orang PKI dalam kabinet atau jabatan pemerintahan lainnya. Namun, Presiden Soekarno justru menyarankan agar TNI AD tidak bersikap komunisto-fobi dan tidak menyalahgunakan undang-undang keadaan bahaya. Presiden Soekarno memerintahkan pencabutan semua tindakan yang telah dilakukan terhadap PKI. Bahkan, Presiden Soekarno melarang Penguasa Perang Daerah (Peperda) mengambil tindakan yang bersifat politik. Soekarno menyatakan Marhaenisme adalah Marxisme-Soekarnoisme yang paralel dengan komunisme.
Pertikaian semakin memuncak dengan ditemukannya dokumen rahasia berisi program rahasia berjudul “Resume Program dan Kegiatan PKI Dewasa Ini (1963).” Program tersebut memuat rencana PKI untuk merebut pimpinan Indonesia. Penemuan dokumen dan dilakukannya ekspose dalam sidang kabinet menimbulkan ketegangan antar partai hingga harus diselesaikan melalui “Deklarasi Bogor”. Namun kemelut politik tersebut mengakibatkan Partai Murba dibekukan karena dianggap bersikap anti PKI sehingga mengganggu pelaksanaan Nasakom.
Konflik lain antara PKI dengan TNI AD adalah terkait dengan gagasan pembentukan Angkatan Kelima. Hal itu dilakukan dengan mempersenjatai buruh dan tani dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Gagasan tersebut dikemukakan oleh Aidit pada 14 Januari 1965. Usul itu telah disampaikan kepada Presiden Soekarno dan disetujui. Usul tersebut juga didukung oleh Ir. Surachman mengatasnamakan PNI dan K. Werdoyo dari Partindo.
b. Kudeta TNI
Pada Demokrasi Terpimpin ini, baik Presiden Soekarno maupun Nasution memiliki kepentingan yang sama dalam diberlakukannya Demokrasi Terpimpin. Namun bulan madu Soekarno dan Nasution tak berlangsung lama, karena di balik “kemesraan” itu sesungguhnya terkandung potensi konflik yang melibatkan keduanya. Soekarno yang semakin khawatir akan pertumbuhan kekuatan militer, khususnya kekuatan Nasution, mencoba mengurangi ketergantungannya kepada militer. Pada perkembangan selanjutnya Soekarno terbukti berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan membuat posisi tentara semakin terdesak, dengan cara merapatkan diri dan merangkul kalangan komunis, PKI.
Perselingkuhan politik Soekarno dengan PKI memunculkan keresahan di benak TNI khususnya garis militer Nasution yang menilainya sebagai suatu pengkhianatan, karena dengan posisi seperti ini tentunya akan mengancam keberadaan tentara di dalam sistem pemerintahan. Tentara yang semakin gelisah dengan manuver-manuver politik yang kian liar berupaya pula melakukan langkah-langkah preventif guna menghadang laju pergerakan kaum komunis Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa TNI AD adalah lawan utama PKI.
Awal hubungan Presiden dengan TNI bersifat simbiosis mutualistik. Di satu pihak Soekarno membutuhkan dukungan TNI dalam menggolkan ide Demokrasi Terpimpin. Sedangkan di pihak yang lain, TNI memerlukan Soekarno demi menjaga peluang TNI untuk terus bisa duduk di kursi pemerintahan. Namun pada era selanjutnya, ketika Soekarno lebih menempatkan PKI pada posisi istimewa, otomatis TNI pun meradang menyaksikan realitas politik yang berkembang. Di tambah lagi dengan seringnya PKI melakukan intrik-intrik politik yang tidak sungkan-sungkan melakukan penistaan terhadap TNI, bahkan membunuh anggota TNI. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi TNI, kecuali dengan melakukan perlawanan politik pula. Untuk melempangkan niatnya ini, pada tahun 1964 TNI segera mengkonsolidasikan kekuatan- kekuatan fungsional dalam sebuah wadah bersama, dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Pada akhirnya situasi ini menciptakan ketegangan-ketegangan yang mengakibatkan posisi TNI lebih kuat daripada Soekarno dan PKI.
Pertikaian politik TNI dan PKI mengalami puncaknya ketika terjadi suatu peristiwa berdarah yang mengubah wajah sejarah perpolitikan Indonesia modern secara drastis. Penculikan dan pembunuhan terhadap tujuh perwira Angkatan Darat pada tanggal 30 September 1965 atau yang dikenal sebagai peristiwa Gerakan 30 September (G30S) menjadi klimaks atas permusuhan yang pada masa itu terjadi. Jenazah mereka di masukan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya tempat latihan sukarelawan Pemuda Rakyat dan Gerwani, yang merupakan organisasi underbow Partai Komunis Indonesia. Maka tak heran jika penculikan para Jenderal tersebut diidentikan sebagai upaya kup dari kekuatan PKI terhadap pemerintahan yang tidak lagi kuat.
Peralihan kepemimpinan dari Soekarno kepada Soeharto, tidak terjadi begitu saja melalui proses yang mulus. Pada kurun waktu tahun 1965-1967 merupakan tahun-tahun yang penuh intrik dan ketegangan politik. Peristiwa dini hari tanggal 1 Oktober 1965 dapat dilukiskan sebagai percobaan kudeta yang gagal dari golongan kontra revolusioner yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Tindakan- tindakan yang diambil oleh Jenderal Soeharto sejak Peristiwa 30 September 1965 sampai diangkat sebagai pejabat presiden pada tahun 1967, merupakan kudeta merangkak (creeping coup).
Proses kudetanya tidak langsung menghantam, melainkan secara perlahan. Bahkan setelah kekuasaan beralih, Soekarno masih berstatus sebagai presiden. Inilah dualisme kepemimpinan yang terjadi dalam kurun waktu peralihan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto. Peristiwa 30 September 1965 menjadi titik awal bagi keruntuhan Soekarno dari panggung politik Indonesia. Peristiwa ini masih menyimpan misteri tentang pelaku dan pihak sebenarnya yang harus bertanggung jawab, namun titik awal inilah yang kemudian menghasilkan berbagai persepsi dan hasil studi menyangkut jatuhnya Presiden Soekarno sepanjang periode 1965-1967. Turunnya Soekarno dari kursi kepresidenan melahirkan suatu pemerintahan baru yang memiliki semangat untuk menegakkan Pancasila dan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tekad inilah yang disebut sebagai Orde Baru dan melahirkan kepemimpinan baru yaitu Soeharto.
Tafsir atau peristiwa yang menjadi titik awal dimulainya peralihan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto, sebagaimana yang telah disebarluaskan kepada masyarakat selama 32 tahun tahun rezim Orde Baru berkuasa, cenderung merupakan penilaian tunggal dan bersifat indoktriner. Di samping itu, cukup banyak bahan sejarah dan saksi peristiwa tersebut yang akhirnya melahirkan pendapat yang beraneka ragam. Secara khusus mengenai pergantian kekuasaan negara dari Soekarno kepada Soeharto, telah memunculkan dugaan adanya kudeta yang dilakukan Soeharto terhadap Soekarno.
No comments:
Post a Comment