Thursday, September 20, 2018

PERAN MILITER DALAM PERCATURAN POLITIK INDONESIA MASA TRANSISI 1965-1968

1.      Peran Militer dalam Percaturan Politik di Indonesia 1965-1967
a.      Tentara sebagai Kekuatan Politik 1945 – 1969

Image result for peran militer demokrasi

Militer adalah sebuah organisasi yang melayani kepentingan umum tanpa menyertakan orang-orang yang menjadi sasaran usaha-usaha organisasi. Militer hadir sebagai salah satu organ penting yang harus dimiliki oleh pemerintah dalam suatu negara. Hakekat tugas militer yang sebenarnya dalam suatu negara ialah melatih diri dan menyediakan perlengkapan untuk menghadapi musuh dari luar, golongan militer yang harus bertanggung jawab dalam berbagai bidang keamanan dan keselamatan umum terhadap ancaman musuh dari luar.
Peran militer disebut sebagai raison d’entre yaitu sebagai alat untuk menghadapi dan mengatasi keadaan darurat (emergency organization) yang bercirikan organisasi keras, ketat, hirarkhis sentralistis, berdisiplin keras, dan bergerak atas komando. Emergency organization adalah sebagai alat dan kekuatan pertahanan keamanan untuk menghadapi, mengendalikan dan mengatasi keadaan gawat yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan bersenjata dari pihak-pihak lain yang mengancam negara, kedaulatan, integrasi wilayah, dan nilai-nilai hidup bangsa.
Pada masa transisi yaitu antara tahun 1965-1968 merupakan masa-masa unik dimana terjadi peralihan kedudukan militer yang mulai masuk kedalam gelanggang politik. Geliat militer Indonesia dalam gelanggang politik tidak terjadi secara alami, tetapi merupakan konsekuensi sejarah sejak lahirnya tentara Indonesia. Mentalitas umum tentara Indonesia sebelum maupun sesudah kemerdekaan adalah peran langsungnya dalam perpolitikan.Selama masa lima tahun revolusi Indonesia (1945-1949) terlihat peran militer sangat mencolok. Dari awal terbentuknya pemerintahan Indonesia, militer Indonesia telah memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan garis sejarah peruangan bangsa Indonesia. Bahkan sebelum pecahnya revolusi 1945 telah ada dan selalu bermetamorposa dalam perubahannya yang disesuaikan dengan perkembangan politik.
Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dikumandangkan oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta merupakan sumber dari seluruh tatanan dan kehidupan politik bangsa Indonesia sebagai negara yang baru. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang diraih tanpa perjuangan. Perjuangan yang panjang dan penuh dengan lika-liku. Pembentukan tentara oleh Presiden Soekarno tidak sertamerta bersamaan dengan proklamasi Indonesia.  Presiden Soekarno mengangkat Supriyadi sebagai menteri Keamanan dan Hankam secara absteinsi. Ketidakpastian negara meletakkan dasar tentara dan pertahanan nasional pada awal kemerdekaan menyebabkan kelahiran tentara Indonesia berbeda dengan negara lain. Berikut akan dibahas mengenai sejarah pembentukan militer di Indonesia.
Pada masa pemerintahan kolonial, Indonesia tidak mempunyai militer. Pada masa pemerintahan kolonial militer hanya dimiliki oleh pemerintah dan anggotanya hanya berasal dari orang Eropa atau Belanda dan sedikit sekali dari orang pribumi. Pembentukan militer pada masa kolonial pada tangal 4 Desember 1830 oleh Van den Bosh, dibentuk untuk meredem konflik atau serangan dari tentara kerajaan ditanah Jawa. Nama pasukan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda adalah Oost Indische Leger (Tentara Hindia Timur). Tahun 1836 Raja Willem I menghendaki pemberian status sebagai Koninklijk Leger (Tentara Kerajaan), sehingga nama lengkapnya adalah Koninklijk Nederlandche Oos Indische Leger (KNIL).
Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia yaitu antara 1942-1945 sifat pergerakan berubah menjadi sangat militan, dengan berbagai doktrin yang diberikan pasukan Jepang kepada rakyat Indonesia terutama para pemuda. Mobilitas penduduk Indonesia oleh pemerintah Jepang mempercepat proses penyerapan dan pengetahuan tentang kemiliteran yang dimiliki Jepang. Karena saat itu Jepang sedang menjalankan pertempuran menghadapi pasukan sekutu atau dikenal dengan Perang Dunia II dan Perang Pasifik. Jepang membutuhkan pasukan untuk membantu tentara Jepang dalam perang tersebut. Karena Jepang terus menghadapi kekalahan maka pemerintahan Jepang di Indonesia mengambil keputusan untuk melatih rakyat Indonesia tentang militer untuk membantu tentara Jepang melawan Sekutu. Para pemuda dilatih kemiliteran dalam PETA (Pembela Tanah Air), Heiho dan Gyugun. Pasukan Jepang juga melatih kemiliteran kepada seluruh lapisan masyarakat dengan membentuk organisasi-organasasi semi-milter seperti Keibondan dan Seinendan. Militer ini dibentuk oleh Jepang dikarenakan Jepang tidak menginginkan Indonesia lepas dari pemerintahanya, maka Jepang membentuknya dengan alasan untuk mempertahankan Indonesia terhadap serangan Sekutu.
Pasca Kemerdekaan pemerintah Indonesia membentuk organisasi yaitu Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945. Dibentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR) ini bukanlah tentara dalam arti sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi. Tetapi BKR ini hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi Sekutu. Garis koordinasi kepengurusan BKR baik di tingkat pusat maupun di daerah berada di bawah wewenang KNIP dan KNI Daerah.
Badan Keamanan Rakyat (BKR) melalui dekrit presiden tanggal 5 Oktober 1945 diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sebagai tentara reguler tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 24 Januari 1946, dirubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia. Karena saat itu di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia (TRI), maka pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan dualisme antara tentara yang dibentuk oleh pemerintah dan badan-badan atau kelompok-kelompok perjuangan tersebut. Dengan demikian TNI merupakan satu-satunya wadah bagi perjuangan bersenjata pada waktu itu.
Dilihat dari alur sejarahnya militer Indonesia membentuk dirinya sendiri melalui perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan Belanda. Perjuangan mendapatkan kemerdekaan membuatnya melakukan kegiatan keseluruhan, tidak hanya bertempur secara fisik akan tetapi terlibat dalam penyusunan strategi pendirian bangsa Indonesia. Pada masa itu, para perwira militer juga mengurusi masalah politik, ekonomi dan pemerintahan. Oleh karena itu keterlibatan TNI dalam panggung politik di tanah air tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahir, tumbuh dan berkembangannya TNI dalam perjuangan bangsa Indonesia. Kelahiran TNI yang seperti itu membuat TNI juga berhak dan wajib ikut menentukan haluan negara dan jalannya pemerintahan. Inilah sebab pokok, mengapa TNI mempunyai dua fungsi, yakni sebagai kekuatan militer dan pertahanan keamanan yang merupakan status dan kedudukan TNI sebagai alat negara serta fungsi TNI sebagai kekuatan sosial dan politik yang merupakan alat pejuang rakyat. Namun setelah kondisi kembali normal, TNI (Tentara Nasional Indonesia) menyerahkan kembali fungsi pemerintahan sipil itu. Semenjak tahun-tahun pertama Republik Indonesia berdiri, para perwira militer Indonesia sebenarnya sudah mempunyai kecenderungan untuk berpolitik sebagai prajurit revolusioner. Kecenderungan ini semakin kuat setelah pada tahun-tahun berikutnya mereka harus mengatasi bukan hanya ancaman dari luar (Belanda), tetapi juga mengatasi peristiwa politik yang kritis, yaitu pemberontakan komunis di Madiun pada tahun 1948.
Adanya pemahaman bahwa militerlah yang paling berjasa dalam melakukan perjuangan kemardekaan 1945, sehingga dianggap mereka terlahir bukan dari sistem politik maupun pemerintahan yang pada saat itu berkuasa, melainkan terlahir dari hirup pikuk situasi revolusi. Sehingga membuat militer merasa bertanggung jawab maka mereka lebih tunduk secara langsung kepada bangsa dan negara dari pada harus patuh terhadap politisi yang sedang berkuasa. Terlebih pasca kemerdekaan yang menjadi babak baru bagi pemerintahan di Indonesia. Kedaulatan yang diakui Belanda sejak Desember 1949, semakin memperkuat posisi pemerintah darurat yang selama ini telah terbentuk lamanya penjajahan di Indonesia. Euphoria politik dalam pemerintahan mulai muncul yaitu dengan di adopsinya model pemerintahan di daerah-daerah barat. Ideologi demokrasi liberal, dengan representasi sistem pemerintahan parlementer. Modal parlementer menjadi mekanisme baku saat itu, untuk mengatur hubungan eksekutif dan legislatif (Parlemen).
Konsep kemanunggalan TNI sebagai tentara rakyat menjadi simbol dari ciri khas jati diri TNI, secara formal konsep tersebut di tuangkan dalam Doktrin Ubaya Cakti yang ditetapkan dalam seminar Angkatan Darat di Bandung pada bulan April 1965. Dalam doktrin itu disebutkan bahwa jati diri dan citra diri TNI adalah sebagai anak revolusi dan tentara pejuang serta kekuatan "progresif revolusioner" yang salah satu tugasnya adalah membela sang saka merah putih hingga titik darah pengahabisan, serta menjadi suatu kekuatan sosial politik dan kekuatan militer yang berperan sebagai alat revolusi, alat demokrasi dan alat kekuasaan negara. Doktrin Tri Ubaya Cakti terdiri dari 3 bagian:
1.      Doktrin Kekaryaan TNI yang menetapkan Angkatan Bersenjata merupakan suatu kekuatan sosial dan kekuatan militer sebagai bagian dari kekuatan-kekuatan progresif revolusioner menetapkan dan juga sebagai alat revolusi, alat demokrasi dan alat kekuasaan negara.
2.      Doktrin Perang Revolusi Indonesia. Ditekankan bahwa hakikat perang revolusi Indonesia adalah perlawanan adil yang bersifat semesta dan dilakukan secara ofensif-revolusioner tanpa kenal menyerah sebagai bagaian dari Perjuangan Umat Manusia terhadap NEKOLIM untuk menjapai tujuan Revolusi Indonesia dan membentuk dunia baru yang adil dan makmur bersih dari penindasan dan penghisapan.
3.      Doktrin Pembinaan Potensi Perang Revolusi Indonesia. Doktrin ini menekankan perlunya penggalangan kekuatan-kekuatan progresif - revolusioner domestik dan internasional dalam menghadapi ancaman NEKOLIM.
Posisi TNI mulai mengalami upaya reposisi dalam kancah politik Indonesia masa itu. Sebelumnya posisi politik TNI sebagai kekuatan penentu, yang memperjuangkan kemerdekaan, cukup diperhitungkan sampai akhir masa revolusi kemerdekaan. Meskipun dalam prakteknya, TNI pada saat itu tidak memaknai peran atau fungsinya di luar kemiliteran. Secara politis, TNI lebih memaknainya sebagai kemanunggalan TNI-rakyat. TNI baru menyadari pentingnya kekuatan politik, setelah adanya upaya pemerintah dan parlemen saat itu, untuk menempatkan TNI sebagaimana militer di negara-negara barat. TNI diarahkan menjadi militerprofessional. Militer yang hanya menjalankan fungsinya pertahanan dan keamanan, tidak punya posisi politik.
Tentara Indonesia dapat dikategorikan dalam tipologi tentara pretorian revolusioner yang memiliki kecenderungan kuat untuk berpolitik. TNI adalah tentara yang menciptakan diri sendiri (self created army), artinya bahwa mereka tidak diciptakan oleh pemerintah, juga tidak oleh suatu partai politik sebagaimana layaknya terjadi pada negara demokratis lainnya. Tentara Indonesia terbentuk, mempersenjatai diri dan mengorganisasi dirinya sendiri. Hal ini terjadi akibat adanya keengganan pemerintah sipil pada waktu itu untuk menciptakan tentara. Muncul dan berkembangnya militer di panggung politik Indonesia berpangkal dari lemahnya pihak sipil dalam megendalikan unsur-unsur kehidupan masyarakat. politisi sipil yang relatif cepat dihadapkan kepada segala masalah seperti penyusunan sistem politik dan mengorganisir masyarakat yang tergesa-gesa.

No comments:

Post a Comment