Thursday, September 20, 2018

Dwi Fungsi ABRI dalam Perluasan Peran Militer di Bidang Politik Era Orde Baru

Dwi Fungsi ABRI dalam Perluasan Peran Militer di Bidang Politik Era Orde Baru

Dalam tahun – tahun permulaan Orde Baru, jenderal-jenderal “politik” dan “uang” pada lingkaran terdekat dengan presiden diberi keleluasan bergerak sebebas – bebasnya. Pada dekade tahun 1970-an kekuasaan yang berlebihan tersebut mendapat tantangan-tantangan dari perwira -periwa yang berhaluan pembaharuan, yang berhasrat untuk membangun suatu sistem yang lebih berdisiplin. Mereka yang mendengungkan pembaharuan itu, sebenarnya bukanlah untuk mengadakan perubahan yang radikal, akan tetapi untuk menyelamatkan sistem itu menurut aturannya. Seperti lawan-lawan militernya, mereka pun menginginkan militer yang tetap berkuasa.
Politik militer Orde Baru merupakan suatu fase kontinuitas dari peran politik militer pada masa Orde Lama. Seperti pada masa Orde Lama, militer pada masa Orde Baru terus berusaha memantapkan dan mengokokohkan posisi dan peran politiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Militer Pada masa Orde Baru menghendaki adanya ketertiban dan kondisi yang stabil dan baik dari segi politik, ideologi maupun masyarakat. Militer pada masa ini memposisikan dirinya sebagai penjaga integritas bangsa dan negara, pengaman jalannya pembangunan, melindungi keamanan dan ketertiban negara, penjaga ideologi tunggal Pancasila, dan sebagai dinamisator dari pada pembangunan.
Pada masa awal Orde Baru, tindakan politik yang dimainkan oleh kelompok militer adalah untuk mengembangkan kepentingan bersama yang melampaui kepentingan golongan militer dan menentang kepentingan kelas yang diwakili  oleh  golongan  komunis[58]. Hal ini dikarenakan ABRI/TNI-AD tujuan utamanya adalah stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi nasional.
Landasan politik militer ABRI khususnya TNI-AD mendapat legitimasinya setelah lahirnya konsep “Dwifungsi ABRI” pada masa Orde Baru dan pada masa Orde Lama dikenal dengan “konsep jalan tengah” ABRI yang diperkenalkan oleh Nasution pada 1958, yang intinya pemberian kesempatan kepada ABRI, sebagai salah satu kekuatan politik bangsa, untuk berperan serta di dalam pemerintahan atas dasar “Asas Negara Kekeluargaan”. Konsep Nasution juga  dicetuskan  sebagai  upaya  untuk  mencegah  militer  melakukan kudeta terhadap  pemerintah  sipil.
Meskipun Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kekuatan sosial baru dikukuhkan pada tahun 1982, yaitu melalui UU No. 20/1982, namun prakteknya peran sosial-politik TNI telah berjalan sejak tahun 1960-an. Terutama, sejak Soeharto berkuasa pada tahun 1966, peran sosial-politik TNI semakin membesar. Peran sosial-politik TNI ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan "dwi fungsi ABRI/TNI". Konsep dwi fungsi TNI pertama kali dilontarkan oleh Abdul Haris Nasution pada peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional (AMN) pada 12 November 1958 di Magelang, dan istilah "dwi fungsi" diperkenalkan kemudian pada rapat pimpinan Polri di Porong tahun 1960. Dwi fungsi merupakan istilah untuk menyebut dua peran militer, yaitu fungsi tempur  dan fungsi  "pembina wilayah" atau  pembina  masyarakat[59].
Mayor Jendral Nasution, meski berasal dari kalangan militer yang netral, pada tahun 1965 merumuskan sebuah konsep yang dia namai “Jalan Tengah”. Dalam seminar pertama yang diselenggarakan pada April  1965, tentara mencetuskan suatu doktrin yang menyatakan bahwa angkatan bersenjata memiliki peran rangkap, yaitu sebagai “kekuatan militer” dan “kekuatan sosial-politik”. Sebagai kekuatan “sosial-politik”, kegiatan tentara meliputi bidang-bidang: “ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan”.
Peran rangkap militer ini, walau belum tercetuskan secara resmi, sering dijadikan alasan untuk meraih kendali kekuasaan ke tangan mereka, terutama ketika sistem pemerintahan sedang mengalami kemerosotan. Konflik-konflik yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin, seperti “Peristiwa Madiun”, membuat tentara menyadari peran ekstrem mereka. Perkawinan antara kalangan militer netral yang lebih terdidik dengan kalangan militer yang haus kekuasaan seperti Soeharto, sekurangnya dalam ruang lingkup yang paling dominan di dalam TNI, berhasil meredam perpecahan lebih jauh di kalangan militer Indonesia yang pada waktu itu terbagi-bagi menjadi divisi-divisi kecil yang memegang ideologi politik tertentu. Setiap konflik yang terjadi membuat militer memiliki alasan untuk memberlakukan situasi darurat, kemudian menuai kendali-kendali politik dan ekonomi setelah konflik berhasil diredam.
Dwi fungsi ABRI adalah satu point penting yang memungkinkan ABRI memasuki hampir seluruh lapangan kehidupan, bukan saja sebagai aparat pertahanan dan keamanan, melainkan juga sebagai kekuatan sosial politik.
Dwifungsi ABRI adalah peran atau kedudukan mempunyai dua fungsi, adalah sebagai kekuatan hankam, maka ABRI merupakan aparatur negara dan bangsa terhadap serangan atau ancaman atau bahaya yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam fungsinya sebagai kekuatan sosial ABRI, merupakan salah satu golongan karya yang ikut secara aktif dalam segala usaha dan kegiatan masyarakat dan negara di semua bidang dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Sebagai aparatur negara ABRI menegakkan dan membela negara, sebagai golongan karya ABRI mengisi dan membangun negara[60].
Agar keberadaan militer di bidang sosial-politik diakui, maka pemerintah militer Orde Baru melakukan langkah-langkah yuridis sebagai berikut: (1) memasukkan dwi fungsi ABRI dalam GBHN tentang ABRI sebagai modal dasar pembangunan, (2) UU No. 20/1982 tentang Pokok- pokok Hankam Negara, (3) UU No. 2/1988; dan (4) UU No. 1/1989. Dua produk UU yang terakhir merupakan penyempurnaan dari produk UU sebelumnya.
Setidak-tidaknya, terdapat tiga peran militer pada masa Orde Baru yang berakibat buruk bagi kehidupan demokrasi. Menempati jabatan-jabatan politis seperti menteri, gubernur, bupati, anggota Golkar dan duduk mewakilinya dirinya di DPR[61].
1)      Tahun 1966, anggota militer yang menjadi menteri sebanyak 12 orang dari 27 anggota kabinet dan 11 anggota militer yang menempati jabatan strategis di departemen- departemen urusan sipil. Di DPR, sebanyak 75 anggota militer duduk mewakili militer.
2)      Di tingkat daerah, pada tahun 1968, sebanyak 68% gubernur dijabat oleh anggota militer, dan 92% pada tahun 1970.
3)      Tahun 1968, terdapat sebanyak 59% bupati di Indonesia berasal dari anggota militer. Kemudian pada tahun 1973, jumlah militer yang menjadi menteri sebanyak 13 orang; sebanyak 400 anggota militer dikaryakan di tingkat pusat, dan 22 dari 27 gubernur di Indonesia dijabat oleh militer.
4)      Hingga tahun 1982, sebanyak 89% jabatan-jabatan strategis ditingkat pusat yang berkaitan dengan persoalan sipil dijabat oleh anggota militer. Kemudian paska pemilu 1987, sebanyak 80% anggota DPR dari Fraksi ABRI dan sebanyak 34 perwira senior menjadi anggota DPR melalui Fraksi Golkar. Kemudian, 120 anggota militer terpilih sebagai pimpinan Golkar daerah dan hampir 70% wakil daerah dalam kongres nasional Golkar berasal di militer. Jumlah fraksi ABRI di DPR juga meningkat dari 75 menjadi 100. Kenaikan ini dianggap tidak layak, karena jumlah ABRI hanya 500.000 orang (0,3% dari jumlah penduduk Indonesia) tetapi mendapatkan kursi 20% di parlemen.
Sikap pemerintahan Orde Baru mengenai konsep dwifungsi sospol ABRI, mencerminkan bahwa presiden Soeharto yang berlatar belakang militer memiliki kepentingan dan ambisi politik yang lebih besar untuk melibatkan TNI masuk lebih jauh ke dalam wilayah politik. Tujuannya agar TNI dapat menjadi pilar kekuatan yang menopang rezim otoritarian yang dibentuknya. Selama kepemimpinan Soeharto terbukti bahwa TNI telah menjelma dan bahkan menjadi sebuah instrumen kontrol yang sangat efektif dan produktif untuk meredam dan membunuh kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik yang menjadi hak setiap warga masyarakat Indonesia.

Peralihan Kekuasaan



Image result for Peristiwa 30 September 1965

Peristiwa 30 September 1965 menjadi titik awal bagi keruntuhan Soekarno dari panggung politik Indonesia. Peristiwa ini masih menyimpan misteri tentang pelaku dan pihak sebenarnya yang harus bertanggung jawab, namun titik awal inilah yang kemudian menghasilkan berbagai persepsi dan hasil studi menyangkut jatuhnya Presiden Soekarno sepanjang periode 1965-1967. Turunnya Soekarno dari kursi kepresidenan melahirkan suatu pemerintahan baru yang memiliki semangat untuk menegakkan Pancasila dan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tekad inilah yang disebut sebagai Orde Baru dan melahirkan kepemimpinan baru yaitu Soeharto.
Orde Baru yang lahir dalam situasi ketidakstabilan politik, ekonomi dan hukum di tanah air yang diakibatkan oleh G30-S/PKI yang berdampak pada kekacauan dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hancurnya perekonomian negara Indonesia pada saat itu disebabkan tingginya tingkat angka inflasi, sehingga rakyat mengalami kesusahan untuk mendapatkan kebutuhan untuk hidup mereka keseharian.
Dari keadaan perekonomian negara yang tidak stabil inilah, Orde Baru atau era pemerintahan nasional baru yang dimulai dengan kepemimpinan Soeharto melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1966. Orde Baru dengan pemerintahan baru telah mengkonsepsikan dirinya sebagai koreksi total terhadap pemerintahan Orde Lama yang lebih cenderung berpihak kepada kalangan kiri (Komunis). Sebagai koreksi total terhadap pembangunan yang telah dipraktikkan oleh Orde Lama, pilihan Orde Baru adalah pembangunan yang berorientasi kepada modernisasi sebagai pilihan strategis yang memiliki dua pengaruh[53]:
1.      Pemerintah Orde Baru dengan demikian memiliki basis “ideologi” kuat yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak, sehingga dapat menarik dukungan serta partisipasi politik.
2.      Dukungan dan partisipasi politik rakyat pada giliran berikutnya mendukung kelangsungan proses pembangunan sekaligus mengukuhkan posisi pemerintahan Orde Baru itu sendiri.
Koreksi total Orde Baru terhadap segala penyelewengan yang terjadi pada masa Orde Lama, adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk mempercepat proses pembangunan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD’45. Hal ini bertolak belakang dengan konsep pemerintahan pada masa Orde Lama, jika pada masa Orde Lama pembangunan ditekankan pada bidang politik, maka pada masa Orde Baru mengubahnya menjadi pembangunan pada bidang ekonomi. Orde Baru selalu mengusung jargon “politik no” dan “ekonomi yes” yang sangat lantang disuarakan pada masa-masa awal Orde Baru. Pada masa itu para pendukung Orde Baru malah menciptakan pemikiran-pemikiran tandingan seperti ide-ide pragmatik, deideologisasi, deparpolisasi, berorientasi pada program pembangunan[54].
Sejarah keterlibatan militer dalam politik diawali pada akhir pemerintahan Soekarno dan semakin begitu mendominasi kehidupan politik ketika Soeharto mengambil alih pemerintahan yang kemudian berlangsung selama 32 tahun. Orde Baru tampil dengan mengedepankan dominasi militer dalam kehidupan politik yang berimplikasi terhadap reperesivitas dan berbagai bentuk kekerasan politik lainnya. Suasana politik yang represif dimana suara kritis dibungkam, peran dan fungsi lembaga - lembaga politik tidak berjalan dengan semestinya serta hukum yang dijalankan berdasarkan like or dislike, telah menjadi prototipe bagi perjalanan pemerintahan Orde Baru yang militeristik. Richard Tanter, seorang Pengamat politik militer dari AS, menilai bahwa Indonesia dibawah Soeharto telah menjadi negara intel.
Kehancuran sistem Demokrasi Terpimpin yang terjadi setelah bencana yang menyertai percobaan kudeta di tahun 1965 – diikuti oleh tersingkirnya PKI dan jatuhnya Soekarno – telah menempatkan Angkatan Darat sebagai kekuatan politik yang dominan[55]. Melalui ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966, pada masa permulaan Orba dengan tandas meletakkan posisi ABRI pada “kedudukan ABRI adalah sebagai alat revolusi dan alat negara yang dalam pelaksanaannya menggunakan sistem persenjataan fisik teknologis dan sistem persenjataan sosial politik[56].
Pada awal berdirinya rezim Orde Baru ini, TNI telah memainkan peran yang sangat dominan, bahkan rezim ini menurut sebagian pengamat politik Barat sebagai rezim diktator militer Perwira-perwira tinggi militer khususnya AD (Angkatan Darat) telah menjabat posisi kunci di kabinet dan pada level atas birokrasi, dan telah dialokasikan 20% untuk kursi jabatan di DPR. Golkar pada masa Orde Baru diposisikan sebagai partai pemerintah, oleh karena itu Golkar memiliki dua sokoguru yang kuat, yaitu Angkatan Bersenjata (kelompok pendukung utama) mempunyai misi untuk menjamin kemenangan Golkar. Alasannya adalah, bahwa hanyalah melalui kemenangan Golkar stabilitas politik dan Pancasila bisa dipertahankan. Sedangkan kekuatan kedua adalah birokrasi. Semua pegawai  negeri  sipil adalah anggota  organisasi  yang disebut Korpri (Korp pegawai republik Indonesia) dengan garis hirarkisnya turun sampai ke tingkat desa untuk menjamin kemenangan Golkar.
Orde Baru yang ditulang punggungi oleh militer amatlah traumatis dengan disintegrasi nasional dan stabilitas politik yang dapat menghambat rencana pemerintah untuk menjalankan pembangunan ekonomi. Lebih jauh lagi Orde Baru melakukan penekanan dan pembatasan secara luas partisipasi politik rakyat secara langsung. Kooptasi negara terhadap berbagai kekuatan masyarakat, serta berbagai regulasi ekonomi dan politik pada masa Orde Baru juga dilakukan melalui intimidasi dan kebijakan politik represif kelompok militer, yang berlindung dibalik jargon stabilitas dan keamanan nasional. Pada masa Orde Baru juga aktualisasi politik masyarakat telah ditekan di bawah bayang-bayang kekuasaan militer yang sangat besar, terutama melalui praktek intelijen. Dalam kerangka ini, Tante kemudian menyebutkan Orde Baru sebagai pemerintahan yang menjalankan model “negara militer rente”

Peran Militer Masa Demokrasi Terpimpin

Image result for abri

Pada masa-masa setelah Dekrit Preseiden 5 Juli 1959 iniah keterlibatan militer beserta wakil-wakilnya dalam politik dan lembaga politik meluas dengan cepat. Saat Soekarno mengumumkan Kabinet Kerja pada 10 Juli 1959, sepertiga menteri berasal dari militer, dimana duduk delapan perwira ABRI. Dalam kehidupan politik Indonesia peran Tentara Nasional Indonesia melalui Mayor Jenderal A. H. Nasution sebagai KSAD, menitik beratkan tindakannya untuk mengurangi dan bahkan untuk menghilangkan kerapuhan politis yang merupakan kelemahan paling fundamentil yang ada pada TNI. Jenderal Nasution menitik beratkan usahanya untuk mendapatkan legitimacy atau “dasar hukum” bagi TNI untuk melakukan peranan-peranan non-militer, dalam hal ini peranan politik yang selama ini belum dimiliki TNI.
Hal ini kemudian mulai terakomodir ketika peran Nasution dalam memuluskan jalan agi terciptanya demokrasi terpimpin oleh Soekarno nampak jelas terlihat. Pada masa demokrasi terpimpin begitu besar peranan Soekarno dan Nasution dalam memilih anggotaa kainet baru, terutama tindakan Nasution dalam menerapkan idea middle way-nya ditingkat atas. Beberapa perwira militer berhasil diangkat menjadi menteri. Walaupun Soekarno dengan baik dapat memasukan beberapa menteri sayap kiri (pro komunis), tetapi Nasution berhasil mencegah masuknya PKI ke dalam formasi kabinet dan programnya banyak dipenuhi.
Usaha TNI dalam rangka strategi politiknya yang difokuskan pada pengembangan dan peningkatan peranan golongan fungsional untuk melayani politik Presiden Soekarno serta menandingi peranan partai-partai politik dengan fokus untuk menghadapi PKI mempunyai tujuan utama untuk memperkokoh legitimasi yang goyah bersama dengan dicabutnya S. O. B (Staat Van Oorlog en Belelg) sebagai pemberlakuan darurat perang yang membolehkan TNI mengambil tindakan apapun dan bagaimanapun ancamannya. Jika sebelumnya legitimasi peranan politik bersandar pada SOB, sedang statusnya sebagai kekuatan politik golongan fungsional waktu itu hanya diapaki sebagi reserve dalam kehidupan politik, maka pada masa sesudah dihapusnya SOB TNI menggunakan status golongan fungsional sebagai landasan utamka partisipasi politiknya. Usaha strategi TNI dengan pimpinan jenderal Nasution telah merintis peranan politik golongan fungsional sejak tahun 1958-1959 dan kini yang menjadi pusat perhatian TNI yaitu mengembangkan serta meningkatkan posisi dan organisasi golongan fungsional sehingga perannya akan mampu menandingi peranan partai politik, terutama PKI.
Walaupun sebenarnya sepak terjang militer dalam bidang non - hankam telah nyata sejak awal berdirinya republik Indonesia, namun keterlibatan militer dalam politik baru mendapat pengakuan secara resmi ketika presiden Soekarno  membentuk Dewan nasional pada 6 Mei    1957 berdasarkan  Undang-Undang Darurat  No. 7/1957,101  setelah  peranan partai- partai politik dilumpuhkan (dengan pengecualian PKI) dan Undang-Undang Darurat diberlakukan (Staat Van Oorlog en Beleg: SOB), yaitu peraturan negara dalam keadaan darurat perang. Tujuan dibentuknya Dewan Nasional sebagai upaya Angkatan Darat untuk mengambil alih dan mengembangkan ide perwakilan fungsional dan menganjurkan supaya UUD 1945 diberlakukan kembali. Cara tersebut membuka jalan bagi Demokrasi Terpimpin sebagai alternatif kongkret terhadap pemerintahan konstitusional yang  sedang diusahakan konstituante.
Untuk memperjelas kedudukannya dalam Dewan nasional, Nasution melakukan ceramah pada ulang tahun Akademi Militer Nasional di Magelang tanggal 12 November 1958 yang dinamakan the army’s middle way. Tujuan Nasution melakukan pidato agar kedudukan tentara yan statusnya sebagai golongan fungsional menjadi jelas, yaitu membolehkan keikutsertaan  militer  dalam  pemerintahan  dengan  atau  tanpa  Undang- Undang Darurat Bahaya Perang  (SOB)
Konsepsi Presiden dan Nasution yang menginginkan memasukkan sebagai golongan fungsional dibahas dalam Dewan Nasional. Dalam banyak pembahasan didapati bahwa konsepsi-konsepsi tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan Undang Undang Dasar Sementara, oleh karena itu diusulkanlah agar UUD 1945 diberlakukan kembali. Usulan tersebut kemudian diusulkan kepada Konstituante, namun dalam perdebatan- perdebatan yang terjadi pada sidang-sidang konstituante ternyata usulan tersebut mengalami jalan buntu. Kebuntuan yang menimpa konstituante menyebabkan  sistem  ketatanegaraan  dinyatakan  berada  dalam keadaan bahaya.
Untuk mengatasi hal itu Presiden Soekarno dengan dukungan penuh TNI mengeluarkan Dekrit untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan diberlakukannya kembali UUD 1945, maka peranan TNI sebagai golongan fungsional atau kekuatan sosial politik memperoleh legitimasi  konstitusional.
2.      Dampak dari masuknya militer dalam percaturan politik Indonesia
a.      Konflik TNI dan PKI
Seperti yang dijelaskan diatas bahwa Era Demokrasi Terpimpin merupakan titik awal dari meluasnya peranan militer di dalam sistem politik Indonesia. Keterlibatan militer beserta wakil-wakilnya dalam politik dan lembaga politik meluas dengan cepat. Saat Soekarno mengumumkan Kabinet Kerja pada 10 Juli 1959 sepertiga menteri  berasal  dari  militer, di  mana  duduk  delapan  perwira ABRI. Nasution sendiri menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus tetap menjabat Kepala Staff Angkatan Darat. Juga, ketika Soekarno mengumumkan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, pada 1960, 35 dari 283 anggotanya adalah anggota militer aktif.
Dengan adanya doktrin Nasakom, keberadaan PKI sulit diganggu gugat. Sejak 1957, Soekarno telah menyatakan bahwa PKI tidak dapat dikesampingkan karena telah terbukti menjadi partai politik yang memperoleh banyak dukungan dalam Pemilu 1955. Posisi PKI semakin menguat dengan dibentuknya Front Nasional sebagai salah satu bentuk pelaksanaan konsepsi Presiden. Peran PKI juga dapat dilihat dari kedudukan D.N. Aidit memimpin Panitia Kerja DPA yang merumuskan GBHN berdasarkan pidato Presiden berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita” pada 17 Agustus 1959. Posisi itu menurut Notosusanto berhasil dimanfaatkan untuk memasukkan tesis PKI “Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia (MIRI)” yang dirumuskan pada 1957 menjadi bagian dari doktrin Manipol.
PKI yang sebelumnya tidak pernah berhasil masuk dalam kabinet pemerintahan, akhirnya dalam Kabinet Dwikora yang dibentuk pada 27 Agustus 1964 berhasil mendudukkan beberapa tokohnya dalam jajaran menteri koordinator dan menteri. Walaupun demikian, PKI pada saat itu tidak banyak terlibat memikul tanggungjawab kebijakan pemerintah, terutama di bidang ekonomi yang semakin merosot. Di sisi lain, PKI sering memprakarsai kebijakan yang banyak disetujui oleh Presiden Soekarno, yang pada saat itu sudah mulai kehabisan gagasan.
Konflik politik saat itu terjadi terutama antara PKI dengan TNI AD dan kekuatan lain yang berseberangan dengan PKI. Pada 1960, PKI menuduh TNI AD tidak bersungguh-sungguh dalam menumpas pemberontakan PRRI/Permesta. Selain itu, PKI melakukan kekacauan di tiga daerah, yaitu di Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, yang dikenal dengan nama “Peristiwa Tiga Selatan”. Atas peristiwa tersebut, TNI AD menghentikan dan membekukan kegiatan PKI di beberapa daerah, serta menangkap dan memeriksa pimpinan PKI di daerah-daerah tersebut.
Pimpinan TNI AD menyampaikan masukan kepada Presiden untuk tidak terlalu mempercayai PKI. TNI AD selalu berupaya menghalang-halangi masuknya orang PKI dalam kabinet atau jabatan pemerintahan lainnya. Namun, Presiden Soekarno justru menyarankan agar TNI AD tidak bersikap komunisto-fobi dan tidak menyalahgunakan undang-undang keadaan bahaya. Presiden Soekarno memerintahkan pencabutan semua tindakan yang telah dilakukan terhadap PKI. Bahkan, Presiden Soekarno melarang Penguasa Perang Daerah (Peperda) mengambil tindakan yang bersifat politik. Soekarno menyatakan Marhaenisme adalah Marxisme-Soekarnoisme yang paralel dengan komunisme.
Pertikaian semakin memuncak dengan ditemukannya dokumen rahasia berisi program rahasia berjudul “Resume Program dan Kegiatan PKI Dewasa Ini (1963).” Program tersebut memuat rencana PKI untuk merebut pimpinan Indonesia. Penemuan dokumen dan dilakukannya ekspose dalam sidang kabinet menimbulkan ketegangan antar partai hingga harus diselesaikan melalui “Deklarasi Bogor”. Namun kemelut politik tersebut mengakibatkan Partai Murba dibekukan karena dianggap bersikap anti PKI sehingga mengganggu pelaksanaan Nasakom.
Konflik lain antara PKI dengan TNI AD adalah terkait dengan gagasan pembentukan Angkatan Kelima. Hal itu dilakukan dengan mempersenjatai buruh dan tani dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Gagasan tersebut dikemukakan oleh Aidit pada 14 Januari 1965. Usul itu telah disampaikan kepada Presiden Soekarno dan disetujui. Usul tersebut juga didukung oleh Ir. Surachman mengatasnamakan PNI dan K. Werdoyo dari Partindo.
b.      Kudeta TNI
Pada Demokrasi Terpimpin ini, baik Presiden Soekarno maupun Nasution memiliki kepentingan yang sama dalam diberlakukannya Demokrasi Terpimpin. Namun bulan madu Soekarno dan Nasution tak berlangsung lama, karena di balik “kemesraan” itu sesungguhnya terkandung potensi konflik yang melibatkan keduanya. Soekarno yang semakin khawatir akan pertumbuhan kekuatan militer, khususnya kekuatan Nasution, mencoba mengurangi ketergantungannya kepada militer. Pada perkembangan selanjutnya Soekarno terbukti berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan membuat posisi tentara semakin terdesak, dengan cara merapatkan diri dan merangkul kalangan komunis, PKI.
Perselingkuhan politik Soekarno dengan PKI memunculkan keresahan di benak TNI khususnya garis militer Nasution yang menilainya sebagai suatu pengkhianatan, karena dengan posisi seperti ini tentunya akan mengancam keberadaan tentara di dalam sistem pemerintahan. Tentara yang semakin gelisah dengan manuver-manuver politik yang kian liar berupaya pula melakukan langkah-langkah preventif guna menghadang laju pergerakan kaum komunis Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa TNI AD adalah lawan utama PKI.
Awal hubungan Presiden dengan TNI bersifat simbiosis mutualistik. Di satu pihak Soekarno membutuhkan dukungan TNI dalam menggolkan ide Demokrasi Terpimpin. Sedangkan di pihak yang lain, TNI memerlukan Soekarno demi menjaga peluang TNI untuk terus bisa duduk di kursi pemerintahan. Namun pada era selanjutnya, ketika Soekarno lebih menempatkan PKI pada posisi istimewa, otomatis TNI pun meradang menyaksikan realitas politik yang berkembang. Di tambah lagi dengan seringnya PKI melakukan intrik-intrik politik yang tidak sungkan-sungkan melakukan penistaan terhadap TNI, bahkan membunuh anggota TNI. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi TNI, kecuali dengan melakukan perlawanan politik pula. Untuk melempangkan niatnya ini, pada tahun 1964 TNI segera mengkonsolidasikan kekuatan- kekuatan fungsional dalam sebuah wadah bersama, dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Pada akhirnya situasi ini menciptakan ketegangan-ketegangan yang mengakibatkan posisi TNI lebih kuat daripada Soekarno dan PKI.
Pertikaian politik TNI dan PKI mengalami puncaknya ketika terjadi suatu peristiwa berdarah yang mengubah wajah sejarah perpolitikan Indonesia modern secara drastis. Penculikan dan pembunuhan terhadap tujuh perwira Angkatan Darat pada tanggal 30 September 1965 atau yang dikenal sebagai peristiwa Gerakan 30 September (G30S) menjadi klimaks atas permusuhan yang pada masa itu terjadi. Jenazah mereka di masukan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya tempat latihan sukarelawan Pemuda Rakyat dan Gerwani, yang merupakan organisasi underbow Partai Komunis Indonesia. Maka tak heran jika penculikan para Jenderal tersebut diidentikan sebagai upaya kup dari kekuatan PKI terhadap pemerintahan yang tidak lagi kuat.
Peralihan kepemimpinan dari Soekarno kepada Soeharto, tidak terjadi begitu saja melalui proses yang mulus. Pada kurun waktu tahun 1965-1967 merupakan tahun-tahun yang penuh intrik dan ketegangan politik. Peristiwa dini hari tanggal 1 Oktober 1965 dapat dilukiskan sebagai percobaan kudeta yang gagal dari golongan kontra revolusioner yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Tindakan- tindakan yang diambil oleh Jenderal Soeharto sejak Peristiwa 30 September 1965 sampai diangkat sebagai pejabat presiden pada tahun 1967, merupakan kudeta merangkak (creeping coup).
Proses kudetanya tidak langsung menghantam, melainkan secara perlahan. Bahkan setelah kekuasaan beralih, Soekarno masih berstatus sebagai presiden. Inilah dualisme kepemimpinan yang terjadi dalam kurun waktu peralihan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto. Peristiwa 30 September 1965 menjadi titik awal bagi keruntuhan Soekarno dari panggung politik Indonesia. Peristiwa ini masih menyimpan misteri tentang pelaku dan pihak sebenarnya yang harus bertanggung jawab, namun titik awal inilah yang kemudian menghasilkan berbagai persepsi dan hasil studi menyangkut jatuhnya Presiden Soekarno sepanjang periode 1965-1967. Turunnya Soekarno dari kursi kepresidenan melahirkan suatu pemerintahan baru yang memiliki semangat untuk menegakkan Pancasila dan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tekad inilah yang disebut sebagai Orde Baru dan melahirkan kepemimpinan baru yaitu Soeharto.
Tafsir atau peristiwa yang menjadi titik awal dimulainya peralihan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto, sebagaimana yang telah disebarluaskan kepada masyarakat selama 32 tahun tahun rezim Orde Baru berkuasa, cenderung merupakan penilaian tunggal dan bersifat indoktriner. Di samping itu, cukup banyak bahan sejarah dan saksi peristiwa tersebut yang akhirnya melahirkan pendapat yang beraneka ragam. Secara khusus mengenai pergantian kekuasaan negara dari Soekarno kepada Soeharto, telah memunculkan dugaan adanya kudeta yang dilakukan Soeharto terhadap Soekarno.

Perluasan Peran Tentara dalam Percaturan Politik Indonesia


Related image

Era Demokrasi Terpimpin merupakan titik awal dari meluasnya peranan militer di dalam sistem politik Indonesia. Demokrasi Terpimpin dibangun atas dasar bangunan politik segitiga yang menempatkan Soekarno pada posisi puncak, dengan mengikat Partai Komunis Indonesia di sisi kiri bawah dan TNI di kanan bawah. Demokrasi Terpimpin telah menempatkan Soekarno sebagai pemimpin sentral dengan kekuasaan yang bersifat absolut. Soekarno menjadi penentu utama mengenai baik dan buruknya sebuah kebijakan. Pada awal Demokrasi Terpimpin kekuasaan ada pada dua poros utama yaitu Presiden dan TNI. Perluasan peran militer ke dalam bidang politik Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor :
1.      Nilai-nilai dan orientasi yang tinggi para perwira militer, baik secara indvidu maupun kelompok
2.      Kepentingan-kepentingan material korps militer
3.      Kepentingan material angkatan bersenjata seperti untuk memperoleh fasilitas-fasilitas militer maupun untuk memberikan gaji yang layak kepada anggotanya.
Militer yang masuk ke dalam panggung politik Indonesia juga didasari oleh banyak faktor pendukung. Secara kultur yang dibangun dalam dunia militer memang menjadikan setiap perwira militer memiliki keunggulan yang dapat dikatakan melebihi kualitas sipil. Indoktrinasi yang dibangun dalam dunia militer juga memberikan semangat juang yang berbeda dibandingkan kalangan sipil. Faktor-faktor pendukung itu adalah pembangunan jaringan yang kuat oleh setiap perwira. Perwira tinggi milietr yang memiliki jaringan yang kuat dapay melakukan koordinasi bahkan bantuan dukungan jaringannya di negara lain. Kemudian adalah sistem kepemimpinan yang dibangun dalam dunia militer. Setiap perwira militer sudah dilatih kepemimpinannya dalam suatu entitas terkecil sampai memimpin satu angkatan keseluruhan.
Adanya persoalan disorganisasi yang dilakukan oleh sipil juga mendorong militer terjun ke politik. apalagi mengingat militer memiliki kelebihan dari kelompok lain, yaitu kedisiplinan yang tinggi, sentralisasi sistem komando yang menjadikan organisasi militer lebih solid dan mampu mengorganisir dengan baik, terlebih jika militer tampil sebagai penguasa. Dengan kerapuhan secara struktural yang dialami masyarakat, maka titik kelemahan ini menarik militer untuk tampil melakukan intervensi politik.
Tampilnya Tentara sebagai kekuatan pilitik dimulai dari adanya pertikaian yang tiada henti antar politisi sipil dan partai-partai politik di panggung pemerintahan Indonesia pada era parlementer, membuat presiden Soekarno mengubah strateginya dengan menggandeng TNI sebagai kekuatan politik. Kemenangan politik Soekarno, melalui pembubaran banyak partai politik dan mengendalikan ketat partai politik, dan memegang kendali pemerintahan secara terpimpin, memberikan angina segar bagi TNI. Terlebih setelah dikeluarkannya dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959, Soekarno dianggap berhasil menguasai dunia politik Indonesia kembali, setelah sebelumnya berjalan dengan tidak stabil. Bersamaan dengan akomodasinya presiden Soekarno pada TNI, yaitu dengan menempatkannya sebagai salah satu kekuatan politik golongan yang berkarya dalam militer tetapi tetap memiliki posisi politik.
Partai Komunis Indonesia (PKI) muncul dari bayang-bayang Soekano sebagai salah satu partai politik yang memiliki kemajuan pesat saat itu. Sehingga bisa berpengaruh dalam pemerintahan. Terutama setelah mendapat wadah dari Soekarno lewat pembentukan wadah Nasionalis, Agama, dan Komunis (NASAKOM) setelah dekrit presiden 1959. Perbedaan yang cukup mendasar antara komunis milik PKI dan pancasila yang dipegang TNI, membuat TNI merasa perlu memperkuat posisi politiknya di tingkat grassroot.
Demi mewujududkan cita-citanya yakni menempatkan Nasakom sebagai ideology bangsa. Soekarno mencoba melakukan penyisipan misi NASAKOM pada semua gerakan, partai, organisasi masa dan bahkan dalam tubuh angkatan bersenjata Negara Republik Indonesia. Nasakomisasi dalam tubuh TNI merupakan salah satu hal yang menarik, karena TNI sangat tidak menyetujui adanya komunis (PKI) di Indonesia. Tetapi, ketika Presiden Soekarno memiliki kekuasaan mutlak dalam konsep Demokrasi Terpimpin maka Presiden Soekarno mencoba merubah visi atau paradigma dari TNI. Karena menurut Soekarno, untuk mewujudkan persatuan dari masyarakat Indonesia harus ada persatuan dari kekuatan-kekuatan yang muncul di Indonesia yang salah tiganya yaitu nasionalisme, agama dan Komunisme. Konsep inilah yang kurang disadari oleh Soekarno sepertinya Soekarno pada saat itu memegang dua kekuatan yang ingin menjadi jalan bagi dirinya tetap berkuasa, namun kekuatan itu berpotensi besar menjadi penghancur baik karir politiknya, Karena perbedaan yang tidak bisa disatukan. Apalagi TNI pintar menutup gerakan membangun dukungan politik ditingkat massa, terutama bersama kekuatan-kekuatan yang anti komunis

PERAN MILITER DALAM PERCATURAN POLITIK INDONESIA MASA TRANSISI 1965-1968

1.      Peran Militer dalam Percaturan Politik di Indonesia 1965-1967
a.      Tentara sebagai Kekuatan Politik 1945 – 1969

Image result for peran militer demokrasi

Militer adalah sebuah organisasi yang melayani kepentingan umum tanpa menyertakan orang-orang yang menjadi sasaran usaha-usaha organisasi. Militer hadir sebagai salah satu organ penting yang harus dimiliki oleh pemerintah dalam suatu negara. Hakekat tugas militer yang sebenarnya dalam suatu negara ialah melatih diri dan menyediakan perlengkapan untuk menghadapi musuh dari luar, golongan militer yang harus bertanggung jawab dalam berbagai bidang keamanan dan keselamatan umum terhadap ancaman musuh dari luar.
Peran militer disebut sebagai raison d’entre yaitu sebagai alat untuk menghadapi dan mengatasi keadaan darurat (emergency organization) yang bercirikan organisasi keras, ketat, hirarkhis sentralistis, berdisiplin keras, dan bergerak atas komando. Emergency organization adalah sebagai alat dan kekuatan pertahanan keamanan untuk menghadapi, mengendalikan dan mengatasi keadaan gawat yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan bersenjata dari pihak-pihak lain yang mengancam negara, kedaulatan, integrasi wilayah, dan nilai-nilai hidup bangsa.
Pada masa transisi yaitu antara tahun 1965-1968 merupakan masa-masa unik dimana terjadi peralihan kedudukan militer yang mulai masuk kedalam gelanggang politik. Geliat militer Indonesia dalam gelanggang politik tidak terjadi secara alami, tetapi merupakan konsekuensi sejarah sejak lahirnya tentara Indonesia. Mentalitas umum tentara Indonesia sebelum maupun sesudah kemerdekaan adalah peran langsungnya dalam perpolitikan.Selama masa lima tahun revolusi Indonesia (1945-1949) terlihat peran militer sangat mencolok. Dari awal terbentuknya pemerintahan Indonesia, militer Indonesia telah memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan garis sejarah peruangan bangsa Indonesia. Bahkan sebelum pecahnya revolusi 1945 telah ada dan selalu bermetamorposa dalam perubahannya yang disesuaikan dengan perkembangan politik.
Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dikumandangkan oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta merupakan sumber dari seluruh tatanan dan kehidupan politik bangsa Indonesia sebagai negara yang baru. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang diraih tanpa perjuangan. Perjuangan yang panjang dan penuh dengan lika-liku. Pembentukan tentara oleh Presiden Soekarno tidak sertamerta bersamaan dengan proklamasi Indonesia.  Presiden Soekarno mengangkat Supriyadi sebagai menteri Keamanan dan Hankam secara absteinsi. Ketidakpastian negara meletakkan dasar tentara dan pertahanan nasional pada awal kemerdekaan menyebabkan kelahiran tentara Indonesia berbeda dengan negara lain. Berikut akan dibahas mengenai sejarah pembentukan militer di Indonesia.
Pada masa pemerintahan kolonial, Indonesia tidak mempunyai militer. Pada masa pemerintahan kolonial militer hanya dimiliki oleh pemerintah dan anggotanya hanya berasal dari orang Eropa atau Belanda dan sedikit sekali dari orang pribumi. Pembentukan militer pada masa kolonial pada tangal 4 Desember 1830 oleh Van den Bosh, dibentuk untuk meredem konflik atau serangan dari tentara kerajaan ditanah Jawa. Nama pasukan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda adalah Oost Indische Leger (Tentara Hindia Timur). Tahun 1836 Raja Willem I menghendaki pemberian status sebagai Koninklijk Leger (Tentara Kerajaan), sehingga nama lengkapnya adalah Koninklijk Nederlandche Oos Indische Leger (KNIL).
Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia yaitu antara 1942-1945 sifat pergerakan berubah menjadi sangat militan, dengan berbagai doktrin yang diberikan pasukan Jepang kepada rakyat Indonesia terutama para pemuda. Mobilitas penduduk Indonesia oleh pemerintah Jepang mempercepat proses penyerapan dan pengetahuan tentang kemiliteran yang dimiliki Jepang. Karena saat itu Jepang sedang menjalankan pertempuran menghadapi pasukan sekutu atau dikenal dengan Perang Dunia II dan Perang Pasifik. Jepang membutuhkan pasukan untuk membantu tentara Jepang dalam perang tersebut. Karena Jepang terus menghadapi kekalahan maka pemerintahan Jepang di Indonesia mengambil keputusan untuk melatih rakyat Indonesia tentang militer untuk membantu tentara Jepang melawan Sekutu. Para pemuda dilatih kemiliteran dalam PETA (Pembela Tanah Air), Heiho dan Gyugun. Pasukan Jepang juga melatih kemiliteran kepada seluruh lapisan masyarakat dengan membentuk organisasi-organasasi semi-milter seperti Keibondan dan Seinendan. Militer ini dibentuk oleh Jepang dikarenakan Jepang tidak menginginkan Indonesia lepas dari pemerintahanya, maka Jepang membentuknya dengan alasan untuk mempertahankan Indonesia terhadap serangan Sekutu.
Pasca Kemerdekaan pemerintah Indonesia membentuk organisasi yaitu Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945. Dibentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR) ini bukanlah tentara dalam arti sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi. Tetapi BKR ini hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi Sekutu. Garis koordinasi kepengurusan BKR baik di tingkat pusat maupun di daerah berada di bawah wewenang KNIP dan KNI Daerah.
Badan Keamanan Rakyat (BKR) melalui dekrit presiden tanggal 5 Oktober 1945 diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sebagai tentara reguler tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 24 Januari 1946, dirubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia. Karena saat itu di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia (TRI), maka pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan dualisme antara tentara yang dibentuk oleh pemerintah dan badan-badan atau kelompok-kelompok perjuangan tersebut. Dengan demikian TNI merupakan satu-satunya wadah bagi perjuangan bersenjata pada waktu itu.
Dilihat dari alur sejarahnya militer Indonesia membentuk dirinya sendiri melalui perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan Belanda. Perjuangan mendapatkan kemerdekaan membuatnya melakukan kegiatan keseluruhan, tidak hanya bertempur secara fisik akan tetapi terlibat dalam penyusunan strategi pendirian bangsa Indonesia. Pada masa itu, para perwira militer juga mengurusi masalah politik, ekonomi dan pemerintahan. Oleh karena itu keterlibatan TNI dalam panggung politik di tanah air tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahir, tumbuh dan berkembangannya TNI dalam perjuangan bangsa Indonesia. Kelahiran TNI yang seperti itu membuat TNI juga berhak dan wajib ikut menentukan haluan negara dan jalannya pemerintahan. Inilah sebab pokok, mengapa TNI mempunyai dua fungsi, yakni sebagai kekuatan militer dan pertahanan keamanan yang merupakan status dan kedudukan TNI sebagai alat negara serta fungsi TNI sebagai kekuatan sosial dan politik yang merupakan alat pejuang rakyat. Namun setelah kondisi kembali normal, TNI (Tentara Nasional Indonesia) menyerahkan kembali fungsi pemerintahan sipil itu. Semenjak tahun-tahun pertama Republik Indonesia berdiri, para perwira militer Indonesia sebenarnya sudah mempunyai kecenderungan untuk berpolitik sebagai prajurit revolusioner. Kecenderungan ini semakin kuat setelah pada tahun-tahun berikutnya mereka harus mengatasi bukan hanya ancaman dari luar (Belanda), tetapi juga mengatasi peristiwa politik yang kritis, yaitu pemberontakan komunis di Madiun pada tahun 1948.
Adanya pemahaman bahwa militerlah yang paling berjasa dalam melakukan perjuangan kemardekaan 1945, sehingga dianggap mereka terlahir bukan dari sistem politik maupun pemerintahan yang pada saat itu berkuasa, melainkan terlahir dari hirup pikuk situasi revolusi. Sehingga membuat militer merasa bertanggung jawab maka mereka lebih tunduk secara langsung kepada bangsa dan negara dari pada harus patuh terhadap politisi yang sedang berkuasa. Terlebih pasca kemerdekaan yang menjadi babak baru bagi pemerintahan di Indonesia. Kedaulatan yang diakui Belanda sejak Desember 1949, semakin memperkuat posisi pemerintah darurat yang selama ini telah terbentuk lamanya penjajahan di Indonesia. Euphoria politik dalam pemerintahan mulai muncul yaitu dengan di adopsinya model pemerintahan di daerah-daerah barat. Ideologi demokrasi liberal, dengan representasi sistem pemerintahan parlementer. Modal parlementer menjadi mekanisme baku saat itu, untuk mengatur hubungan eksekutif dan legislatif (Parlemen).
Konsep kemanunggalan TNI sebagai tentara rakyat menjadi simbol dari ciri khas jati diri TNI, secara formal konsep tersebut di tuangkan dalam Doktrin Ubaya Cakti yang ditetapkan dalam seminar Angkatan Darat di Bandung pada bulan April 1965. Dalam doktrin itu disebutkan bahwa jati diri dan citra diri TNI adalah sebagai anak revolusi dan tentara pejuang serta kekuatan "progresif revolusioner" yang salah satu tugasnya adalah membela sang saka merah putih hingga titik darah pengahabisan, serta menjadi suatu kekuatan sosial politik dan kekuatan militer yang berperan sebagai alat revolusi, alat demokrasi dan alat kekuasaan negara. Doktrin Tri Ubaya Cakti terdiri dari 3 bagian:
1.      Doktrin Kekaryaan TNI yang menetapkan Angkatan Bersenjata merupakan suatu kekuatan sosial dan kekuatan militer sebagai bagian dari kekuatan-kekuatan progresif revolusioner menetapkan dan juga sebagai alat revolusi, alat demokrasi dan alat kekuasaan negara.
2.      Doktrin Perang Revolusi Indonesia. Ditekankan bahwa hakikat perang revolusi Indonesia adalah perlawanan adil yang bersifat semesta dan dilakukan secara ofensif-revolusioner tanpa kenal menyerah sebagai bagaian dari Perjuangan Umat Manusia terhadap NEKOLIM untuk menjapai tujuan Revolusi Indonesia dan membentuk dunia baru yang adil dan makmur bersih dari penindasan dan penghisapan.
3.      Doktrin Pembinaan Potensi Perang Revolusi Indonesia. Doktrin ini menekankan perlunya penggalangan kekuatan-kekuatan progresif - revolusioner domestik dan internasional dalam menghadapi ancaman NEKOLIM.
Posisi TNI mulai mengalami upaya reposisi dalam kancah politik Indonesia masa itu. Sebelumnya posisi politik TNI sebagai kekuatan penentu, yang memperjuangkan kemerdekaan, cukup diperhitungkan sampai akhir masa revolusi kemerdekaan. Meskipun dalam prakteknya, TNI pada saat itu tidak memaknai peran atau fungsinya di luar kemiliteran. Secara politis, TNI lebih memaknainya sebagai kemanunggalan TNI-rakyat. TNI baru menyadari pentingnya kekuatan politik, setelah adanya upaya pemerintah dan parlemen saat itu, untuk menempatkan TNI sebagaimana militer di negara-negara barat. TNI diarahkan menjadi militerprofessional. Militer yang hanya menjalankan fungsinya pertahanan dan keamanan, tidak punya posisi politik.
Tentara Indonesia dapat dikategorikan dalam tipologi tentara pretorian revolusioner yang memiliki kecenderungan kuat untuk berpolitik. TNI adalah tentara yang menciptakan diri sendiri (self created army), artinya bahwa mereka tidak diciptakan oleh pemerintah, juga tidak oleh suatu partai politik sebagaimana layaknya terjadi pada negara demokratis lainnya. Tentara Indonesia terbentuk, mempersenjatai diri dan mengorganisasi dirinya sendiri. Hal ini terjadi akibat adanya keengganan pemerintah sipil pada waktu itu untuk menciptakan tentara. Muncul dan berkembangnya militer di panggung politik Indonesia berpangkal dari lemahnya pihak sipil dalam megendalikan unsur-unsur kehidupan masyarakat. politisi sipil yang relatif cepat dihadapkan kepada segala masalah seperti penyusunan sistem politik dan mengorganisir masyarakat yang tergesa-gesa.