Thursday, September 20, 2018

Perluasan Peran Tentara dalam Percaturan Politik Indonesia


Related image

Era Demokrasi Terpimpin merupakan titik awal dari meluasnya peranan militer di dalam sistem politik Indonesia. Demokrasi Terpimpin dibangun atas dasar bangunan politik segitiga yang menempatkan Soekarno pada posisi puncak, dengan mengikat Partai Komunis Indonesia di sisi kiri bawah dan TNI di kanan bawah. Demokrasi Terpimpin telah menempatkan Soekarno sebagai pemimpin sentral dengan kekuasaan yang bersifat absolut. Soekarno menjadi penentu utama mengenai baik dan buruknya sebuah kebijakan. Pada awal Demokrasi Terpimpin kekuasaan ada pada dua poros utama yaitu Presiden dan TNI. Perluasan peran militer ke dalam bidang politik Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor :
1.      Nilai-nilai dan orientasi yang tinggi para perwira militer, baik secara indvidu maupun kelompok
2.      Kepentingan-kepentingan material korps militer
3.      Kepentingan material angkatan bersenjata seperti untuk memperoleh fasilitas-fasilitas militer maupun untuk memberikan gaji yang layak kepada anggotanya.
Militer yang masuk ke dalam panggung politik Indonesia juga didasari oleh banyak faktor pendukung. Secara kultur yang dibangun dalam dunia militer memang menjadikan setiap perwira militer memiliki keunggulan yang dapat dikatakan melebihi kualitas sipil. Indoktrinasi yang dibangun dalam dunia militer juga memberikan semangat juang yang berbeda dibandingkan kalangan sipil. Faktor-faktor pendukung itu adalah pembangunan jaringan yang kuat oleh setiap perwira. Perwira tinggi milietr yang memiliki jaringan yang kuat dapay melakukan koordinasi bahkan bantuan dukungan jaringannya di negara lain. Kemudian adalah sistem kepemimpinan yang dibangun dalam dunia militer. Setiap perwira militer sudah dilatih kepemimpinannya dalam suatu entitas terkecil sampai memimpin satu angkatan keseluruhan.
Adanya persoalan disorganisasi yang dilakukan oleh sipil juga mendorong militer terjun ke politik. apalagi mengingat militer memiliki kelebihan dari kelompok lain, yaitu kedisiplinan yang tinggi, sentralisasi sistem komando yang menjadikan organisasi militer lebih solid dan mampu mengorganisir dengan baik, terlebih jika militer tampil sebagai penguasa. Dengan kerapuhan secara struktural yang dialami masyarakat, maka titik kelemahan ini menarik militer untuk tampil melakukan intervensi politik.
Tampilnya Tentara sebagai kekuatan pilitik dimulai dari adanya pertikaian yang tiada henti antar politisi sipil dan partai-partai politik di panggung pemerintahan Indonesia pada era parlementer, membuat presiden Soekarno mengubah strateginya dengan menggandeng TNI sebagai kekuatan politik. Kemenangan politik Soekarno, melalui pembubaran banyak partai politik dan mengendalikan ketat partai politik, dan memegang kendali pemerintahan secara terpimpin, memberikan angina segar bagi TNI. Terlebih setelah dikeluarkannya dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959, Soekarno dianggap berhasil menguasai dunia politik Indonesia kembali, setelah sebelumnya berjalan dengan tidak stabil. Bersamaan dengan akomodasinya presiden Soekarno pada TNI, yaitu dengan menempatkannya sebagai salah satu kekuatan politik golongan yang berkarya dalam militer tetapi tetap memiliki posisi politik.
Partai Komunis Indonesia (PKI) muncul dari bayang-bayang Soekano sebagai salah satu partai politik yang memiliki kemajuan pesat saat itu. Sehingga bisa berpengaruh dalam pemerintahan. Terutama setelah mendapat wadah dari Soekarno lewat pembentukan wadah Nasionalis, Agama, dan Komunis (NASAKOM) setelah dekrit presiden 1959. Perbedaan yang cukup mendasar antara komunis milik PKI dan pancasila yang dipegang TNI, membuat TNI merasa perlu memperkuat posisi politiknya di tingkat grassroot.
Demi mewujududkan cita-citanya yakni menempatkan Nasakom sebagai ideology bangsa. Soekarno mencoba melakukan penyisipan misi NASAKOM pada semua gerakan, partai, organisasi masa dan bahkan dalam tubuh angkatan bersenjata Negara Republik Indonesia. Nasakomisasi dalam tubuh TNI merupakan salah satu hal yang menarik, karena TNI sangat tidak menyetujui adanya komunis (PKI) di Indonesia. Tetapi, ketika Presiden Soekarno memiliki kekuasaan mutlak dalam konsep Demokrasi Terpimpin maka Presiden Soekarno mencoba merubah visi atau paradigma dari TNI. Karena menurut Soekarno, untuk mewujudkan persatuan dari masyarakat Indonesia harus ada persatuan dari kekuatan-kekuatan yang muncul di Indonesia yang salah tiganya yaitu nasionalisme, agama dan Komunisme. Konsep inilah yang kurang disadari oleh Soekarno sepertinya Soekarno pada saat itu memegang dua kekuatan yang ingin menjadi jalan bagi dirinya tetap berkuasa, namun kekuatan itu berpotensi besar menjadi penghancur baik karir politiknya, Karena perbedaan yang tidak bisa disatukan. Apalagi TNI pintar menutup gerakan membangun dukungan politik ditingkat massa, terutama bersama kekuatan-kekuatan yang anti komunis

No comments:

Post a Comment